Indoberitanew | Indramayu,
Belasan perwakilan Koordinator Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) 2024 Kabupaten Indramayu mendatangi DPRD Indramayu untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Dalam audiensi bersama Komisi I DPRD, mereka mendesak percepatan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK), serta pencairan tunjangan daerah bagi tenaga honorer sebelum Lebaran.
Anggota Komisi I DPRD Indramayu, Sadar, menegaskan bahwa aspirasi dari forum CPPPK yang telah lolos tahap I harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, terutama oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Saya mendorong pemerintahan baru Indramayu Reang untuk segera menuntaskan hak-hak tenaga PPPK. Tidak ada alasan untuk menunda, ini adalah hak mereka” ujar Sadar, legislator dari Fraksi PKB DPRD Indramayu, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, ada 770 tenaga PPPK dari sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis yang menunggu kepastian NIP.
Ia menekankan bahwa setelah NIP terbit, SK harus diterbitkan dalam waktu 30 hari.
Tak hanya itu, Sadar juga menyoroti tunjangan daerah bagi tenaga honorer dengan nominal Rp600 ribu hingga Rp800 ribu.
Ia meminta agar insentif ini segera dicairkan sebelum Lebaran.
“Ini bukan sekadar janji, ini kewajiban pemerintah daerah. Jangan sampai honorer terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD lainnya, Akhmad Mujani Nur, memastikan bahwa anggaran untuk PPPK tahap I sudah tersedia di pemerintah pusat, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk menunda pencairan hak-hak tenaga honorer dan PPPK.
“Anggaran sudah siap, tinggal bagaimana pemerintah daerah bergerak cepat agar NIP dan SK segera diterbitkan,” kata Mujani, yang merupakan ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu.
Forum CPPPK 2024 menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. (red)
