Indoberitanew I Indramayu.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bertempat di ruang sidang utama, Selasa (28/4/26), mengadakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna dipimpin unsur pimpinan dan dihadiri anggota DPRD. Hadir pula Bupati Indramayu Lucky Hakim, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tamu undangan baik dari kalangan lembaga Eksekutif maupun stakeholder lainnya.
Pada rapat paripurna, diantaranya mengagendakan penyampaian hasil kerja dan pembahasan masing-masing Pansus sesuai Tupoksi dan wewenangnya. Pansus I yang juga Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu disampaikan oleh Lina Hilmia, S.H., Pansus ini diantaranya menyoroti pengembangan 7 desa wisata di Kabupaten Indramayu.
Program ini diharapkan dapat menjadi destinasi unggulan jika dilakukan upaya peningkatan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, serta promosi digital.
“Pansus I juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan wisata agar mampu bersaing dengan sektor swasta serta menggali potensi wisata lainnya sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri”, ujar Lina.
Kemudian Pansus II yang juga Komisi II disampaikan oleh Imron Rosadi, S.Pd.I. Pansus ini menyoal dan membahas sektor pendidikan, khususnya terkait rencana kebijakan merger sekolah.
Menurutnya, Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi serta pemerataan akses pendidikan. Hanya saja pada pelaksanaan kebijakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, terencana, termasuk terlebih dahulu berdasarkan kajian yang matang.
“Hal itu dilakukan seiring masih banyaknya sekolah dengan jumlah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sekaligus sarana prasarana yang sangat terbatas”, ujarnya.
Sementara itu, Hasil kerja Pansus III yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, Kiki Arindi, ST., diantaranya menyoroti sektor koperasi, perdagangan, dan perindustrian. Pada rapat paripurna itu disampaikan pula masih banyak los dan kios pasar daerah yang belum terisi secara optimal.
Oleh karenanya, diperlukan langkah strategis berupa revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan kapasitas pedagang melalui pelatihan, serta penguatan pemasaran.
“Penerapan sistem e-retribusi yang bekerja sama dengan perbankan juga dinilai penting sebagai upaya peningkatan transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah”, ujar Kiki Arindi yang juga dari Fraksi PKB ini.
Begitu pula Pansus IV yang disampaikan oleh Diyanto dari Komisi IV diantaranya menyampaikan tentang bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pansus IV ini menilai capaian kemantapan jalan kabupaten sebesar 88 persen atau sekitar 727 kilometer dari total panjang jalan 827 kilometer sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik.
“Meski demikian, masih terdapat sekitar 12 persen atau 99 kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak yang memerlukan penanganan lebih serius dan berkelanjutan. Termasuk penanganan banjir dan sistem drainase yang belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kawasan”, pungkasnya.
Sedangkan dengan diadakannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, diharapkan menghasilkan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.
(Red.)
