Indoberitanew I Indramayu.
Stabilitas harga dan daya beli masyarakat terus menjadi perhatian utama pemerintah pusat dan daerah. Untuk memastikan inflasi terkendali, Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, yang diikuti pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, berlangsung secara daring, dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu mengikuti dari Indramayu Command Center (ICC) pada Selasa (3/3/26).
Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di tengah perubahan pasar dan berbagai faktor eksternal. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dinamika inflasi dipengaruhi tren kenaikan harga emas dunia, harga BBM non-subsidi, penetapan 1 Ramadan, curah hujan, dan tarif listrik. Situasi ini menuntut daerah mengambil langkah strategis dan kebijakan tepat agar harga tetap stabil.
“Saya berharap kabupaten/kota dapat sigap dalam mengendalikan pergerakan harga kebutuhan pokok,” tegas Tomsi.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Indramayu, Asep Abdul Mukti, menyampaikan komitmen Pemkab Indramayu dalam mendukung pengendalian inflasi yang selaras dengan kebijakan nasional.
“Sebagai langkah konkret, Pemkab Indramayu juga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri 2026. Pemantauan harga di pasar dilakukan secara berkala melalui dinas terkait, disertai penguatan koordinasi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),” jelasnya.
Dirinya menegaskan, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, forum ini juga menyoroti evaluasi Program 3 Juta Rumah dan sosialisasi Jaminan Produk Halal, sebagai langkah konkret untuk memastikan kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras dan efektif di lapangan.(Red.)
